Uang rapel merupakan uang yang dimiliki oleh seorang pegawai atau karyawan baik negeri ataupun swasta yang tertunda dalam penerimaannya. Hal ini terjadi karena adanya faktor keuangan yang belum siap ataupun pembagiannya menunggu juklak yang harus disyahkan oleh pejabat berwenang.
Karena hal ini dapat keluar bila ada yang mengurus yaitu bendahara atau pembuat daftar penggajian atau penghonoran pada suatu lembaga tertentu. Namun karena jumlahnya banyak atau lebih banyak dari penerimaan honor yang biasanya hal ini mengakibatkan si pengurus atau pembuat daftar rapel perlu mendapat upeti.
Hal ini memang wajar namun kalau sudah harus memotong dengan prosentase dengan alasan untuk pemerataan bagi karyawan yang tidak mendapat rapel sungguh sesuatu yang rancu dan menghebohkan sekaligus menegangkan.
Kalau dapat kebiasaan meng upeti dengan kedok pemerataan harus dihapus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar